KTM Mahal, Kenapa?

Bandung, Students Tel-U – Jumat (17/02) kemarin telah dilaksanakan kajian yang difasilitasi oleh BEM Kema Tel-U terkait SK Rektor No. 493/AKD/UAA/2016. SK yang disosialisasikan pada tanggal 30 Desember 2016 ini menuai banyak sekali protes dari kalangan mahasiswa. Bukan hanya soal isi ketetapan dari SK tersebut, namun juga mekanisme penerbitan SK yang dipertanyakan. (Baca juga : Sosialisasi Perubahan Tarif Layanan Akademik)

Kajian ini dibuka oleh sambutan dari Bima Nordianz mewakili Presma yang tidak dapat hadir. “Seperti namanya, kita ‘mengkaji’. Mempertimbangkan dan mencari tahu kenapa Rektor mengeluarkan SK tersebut, ” ujarnya.

foto : Fakhri Fauzi

foto : Fakhri Fauzi

Apresiasi layak diberikan kepada BEM Kema Tel-U sebagai pihak fasilitator kajian ini. Dilihat dari banyaknya mahasiswa yang hadir, BEM cukup sukses dalam menarik minat mahasiswa. Beberapa bahkan memuji bahwa kajian kali ini adalah kajian dengan jumlah peserta terbanyak yang pernah ada. Namun sayangnya kesiapan BEM dalam melaksanakan kajian kali ini masih harus ditingkatkan lagi. Pemaparan data yang bersumber pada penuturan lisan dari Direktur Akademik, Christanto Triwibisono,  dirasa belum cukup kuat untuk dijadikan data. “Sulit untuk melihat data tertulisnya, diperlukan beberapa prosedur lagi, ” tutur moderator kajian.

foto : Fakhri Fauzi

foto : Fakhri Fauzi

Beberapa hal yang dipermasalahkan oleh mahasiswa adalah transparansi biaya cetak KTM, denda keterlambatan her-registrasi, dan juga biaya legislasi ijazah. Besarnya biaya/denda yang harus dibayarkan dan tidak ada data detail dan terperinci mengenai kemana uang tersebut disalurkan nantinya, menyebabkan berbagai spekulasi di kalangan mahasiswa, salah satunya adalah citra kampus yang terkesan mengkomersialisasikan pendidikan atau ‘cari untung’. Belum lagi tidak dilibatkannya elemen mahasiswa dalam proses pembuatan SK tersebut, dan juga SK-SK lainnya selama setahun terakhir.

Foto : Fakhri Fauzi

Foto : Fakhri Fauzi

Menurut pengakuan Christanto yang disampaikan kembali oleh moderator kajian, kenaikan biaya KTM disebabkan oleh kenaikan bahan baku pembuat RFID, dan juga agar memberikan efek jera kepada mahasiswa. Berdasarkan  data dari BEM Kema Tel-U, jumlah KTM yang hilang ataupun rusak pada tahun 2016 semester ganjil sebanyak 333 kasus, tahun 2016 semester genap sebanyak 236 kasus, dan tahun 2017 hingga sekarang sebanyak 173 kasus. “Parahnya, KTM yang hilang ini setelah ditelusuri ternyata banyak ‘nyangkut’ di Pegadaian dan rental-rental motor sekitar Tel-U, ” tutur moderator.

Kedua, perihal denda keterlambatan her-registrasi semester yang dirasa mahasiswa tak masuk akal. Menurut Direktur Akademik, hal tersebut karena DIKTI menuntut Tel-U untuk sesegera mungkin memberikan data mengenai mahasiswa aktif di setiap semester ajaran baru, dan juga untuk memberikan efek jera. Sedangkan legislasi ijazah yang kini dikenai tarif adalah demi mendukung program ‘delivery’ ijazah kepada pemiliknya, dan juga karena material yang diperlukan untuk legislasi dinilai tidaklah gratis.

Direktur Akademik, lewat BEM,  juga menyampaikan bahwa untuk dalam proses pembuatan SK Rektor, sebelumnya telah diputuskan di rapat pimpinan dan sudah dilaksanakan jauh hari sebelum UAS semester ganjil. Sayangnya, rapat ini hanya dihadiri oleh pimpinan-pimpinan kampus saja dengan mengecualikan perwakilan mahasiswa bahkan BEM Kema Tel-U sekalipun, salah satu hal yang membuat pro-kontra dalam penerbitan SK Rektor No.  493/AKD/UAA/2016.

Menurut salah satu peserta kajian, Telkom University setidaknya telah menyalahi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Pasal 63 yang intinya adalah Perguruan Tinggi berasaskan akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektifitas dan efisiensi. Penjelasan terbaik yang didapat oleh Kementrian Advokasi dan Kesejahteraan BEM Kema Tel-U mengenai transparansi dana KTM adalah 80% disalurkan untuk infrastruktur dan 20% untuk aset. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari hal ini.

Walaupun sempat terjadi kericuhan yang dipicu aksi saling tuding antara sesama peserta kajian, moderator dapat langsung menguasai kondisi dan diskusi kembali berjalan kondusif. Dari kajian ini dilontarkan beberapa usulan untuk membuat tim khusus demi menyelidiki SK Rektor No.  493/AKD/UAA/2016 yang terdiri dari perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas tanpa mengatasnamakan atau merepresentasikan ormawa apapun di Tel-U, hanya membawa nama mahasiswa Tel-U.

Hasil kajian ini akan diadvokasikan lagi oleh pihak BEM Kema Tel-U kepada petinggi kampus untuk selanjutnya dilaksanakan mediasi. Beberapa mahasiswa pun sudah bersiap-siap dengan opsi aksi sebagai katalis dalam masalah ini. Namun sayangnya hingga kajian ini berakhir sekitar pukul 22.00 WIB, belum ada tanggal pasti mengenai kapan mediasi akan dilaksanakan. (arp/ff/hjp)

 

Keyword(s) : , ,

Komentar

  • BTA

    Tumben students mau beritain yang gini… biasanya netral-netral aja… Jarang-jarang buat berita kritis…

    -Wartawan Kampus Yang Baik-

  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *